Pertimbangan Etika dan Hukum dalam Proses Procurement

Proses procurement yang baik harus mengikuti prinsip-prinsip etika dan hukum yang berlaku, agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu mendapatkan barang dan jasa yang berkualitas, tepat waktu, dan dengan harga yang wajar. Selain itu, proses procurement yang etis dan legal juga dapat meningkatkan reputasi organisasi, mencegah terjadinya korupsi, kolusi, nepotisme, dan praktik-praktik tidak sehat lainnya, serta menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang terlibat. Berikut ini penjelasan lengkap tentang pertimbangan etika dan hukum dalam proses procurement, apa saja yang perlu diperhatikan?

Baca Juga: Strategi Memilih Supplier yang Tepat

Pertimbangan Etika dan Hukum dalam Proses Procurement

Etika dalam proses procurement adalah kumpulan nilai-nilai moral yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Etika procurement mencakup hal-hal seperti:

  • Menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak
  • Menjaga kerahasiaan informasi yang sensitif
  • Menjauhi konflik kepentingan
  • Bersikap jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab
  • Menghindari diskriminasi, favoritisme, dan penyalahgunaan wewenang
  • Menegakkan standar profesionalisme dan integritas

Hukum dalam proses procurement adalah kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur aspek-aspek hukum dari proses tersebut. Hukum procurement mencakup hal-hal seperti:

  • Dasar hukum pengadaan barang dan jasa
  • Prosedur pengadaan barang dan jasa
  • Kriteria kelayakan penyedia barang dan jasa
  • Mekanisme penilaian dan seleksi penyedia barang dan jasa
  • Mekanisme kontrak dan pembayaran
  • Mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa

Bagaimana Menerapkan Etika dan Hukum dalam Proses Procurement?

Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menerapkan etika dan hukum dalam proses procurement:

1. Menetapkan standar etika yang jelas dan tegas bagi semua pihak yang terlibat dalam proses procurement, baik penyedia barang atau jasa, pengguna barang atau jasa, maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan. Standar etika ini harus sesuai dengan nilai-nilai organisasi, kode etik profesi, dan norma-norma sosial yang berlaku.

2. Menyusun dan menegakkan peraturan-peraturan hukum yang mengatur proses procurement, termasuk mekanisme pengadaan, kriteria seleksi, metode evaluasi, kontrak, pembayaran, pengawasan, dan penyelesaian sengketa. Peraturan-peraturan hukum ini harus sesuai dengan undang-undang, peraturan pemerintah, dan perjanjian internasional yang relevan.

3. Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang etika dan hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam proses procurement, baik secara formal maupun informal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan komitmen terhadap etika dan hukum dalam proses procurement.

4. Membentuk dan memberdayakan unit-unit pengawas internal dan eksternal yang bertugas untuk memonitor, mengaudit, dan mengevaluasi pelaksanaan etika dan hukum dalam proses procurement. Unit-unit pengawas ini harus independen, profesional, dan berwenang untuk melakukan intervensi jika terjadi pelanggaran atau penyimpangan.

5. Mendorong dan memfasilitasi partisipasi dan keterbukaan informasi kepada publik tentang proses procurement. Hal ini dapat dilakukan melalui media massa, website, laporan tahunan, rapat umum pemegang saham, atau forum-forum lain yang sesuai. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas dari proses procurement.

Baca Juga: 4 Pilar Utama dalam Global Procurement

Risiko Jika Tidak Menerapkan Etika dan Hukum dalam Proses Procurement

Beberapa risiko yang dapat timbul jika tidak menerapkan etika dan hukum dalam proses procurement adalah sebagai berikut:

1. Kerugian Finansial

Jika terjadi korupsi, kolusi, nepotisme, atau penyalahgunaan wewenang dalam proses procurement, organisasi dapat mengalami kerugian finansial akibat pemborosan anggaran, pembayaran lebih, atau kerusakan barang atau jasa yang diperoleh. Kerugian finansial ini dapat berdampak pada kinerja dan reputasi organisasi.

2. Konflik Kepentingan

Apabila ada pihak yang terlibat dalam proses procurement yang memiliki kepentingan pribadi atau kelompok yang bertentangan dengan kepentingan organisasi, maka dapat terjadi konflik kepentingan.

Konflik kepentingan ini dapat mengganggu objektivitas dan profesionalisme dalam proses procurement, serta menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan dari pihak-pihak lain.

3. Pelanggaran Hukum

Jika proses procurement tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat terjadi pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum ini dapat berupa pidana, perdata, atau administratif, tergantung pada jenis dan tingkat kesalahan yang dilakukan. Pelanggaran hukum ini dapat menimbulkan sanksi hukum bagi pihak-pihak yang bersalah, serta merusak citra dan kredibilitas organisasi.

Dengan menerapkan etika dan hukum dalam proses procurement, organisasi dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, kualitas, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang atau jasa. Selain itu, organisasi juga dapat meningkatkan kepercayaan dan kemitraan dengan pihak-pihak lain, serta menjaga integritas dan reputasi organisasinya. 

Referensi: